BUMN dan BUMD, Perekonomian Negara Melalui Budaya Keterbukaan Informasi Publik
Cecep menjelaskan menurut catatan KIP dari hasil monitoring ke perusahaan BUMN yang dirilis Desember 2019 lalu, tercatat BUMN kategori informatif hanya 1%, kategori menuju informatif 1%, klasifikasi cukup informatif 7%, kurang informatif 6%, dan tidak informatif 85%
“Paling banyak tidak informatif dan monitoring yang dilakukan oleh Komisi Informasi memperlihatkan ada sekitar 85% BUMN yang tidak informatif,” kata Ketua bidang Kelembagaan KIP, Cecep Suryadi.
Cecep menambahkan, tingkat kepatuhan BUMN dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sangat rendah. Dia menilai BUMN masih jauh dari penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi terutama dalam aspek menyampaikan dan menyediakan informasi kepada masyarakat.
“Misalnya, BUMN yang tidak menyiapkan daftar informasi publik yang seharusnya diperbaharui secara berkala dan berkelanjutan,”ungkap Cecep.
Dalam kesempatan yang sama, Bidang Monev Advokasi KIP Jawa Barat Yudhaningsih, mengatakan dengan adanya diskusi ini pihaknya sangat mengapresiasi. Bagaimana masyarakat itu bisa menjadi masyarakat strategis? Oleh karena itu perlu sama-sama menyosialisasikan sama-sama juga memberikan pencerahan bagaimana BUMN/BUMD menunaikan hak dan kewajibannya terutama dalam Keterbukaan Informasi Publik ini.
