DKPP Pecat Ummi Wahyuni dari Jabatan Ketua KPU Jabar

Salah satu insiden yang disoroti adalah protes dari saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pleno 18 Maret 2024. Saksi tersebut menyoroti perbedaan hasil suara yang menguntungkan calon tertentu dari Partai Nasdem. Meski ada upaya perbaikan data melalui sirekap, tidak ditemukan perubahan signifikan, namun terjadi selisih suara yang memengaruhi peringkat calon DPR RI.

Lebih lanjut, DKPP juga menyoroti tindakan Ummi yang tidak melakukan pengecekan akhir terhadap dokumen rekapitulasi sebelum ditandatangani. Selain itu, bukti percakapan menunjukkan adanya instruksi untuk menghapus atau menyembunyikan video rekaman live streaming rekapitulasi dapil Jabar IX, yang diduga memuat bukti pelanggaran.

DKPP menilai Ummi tidak profesional dan tidak akuntabel dalam melaksanakan tugasnya sebagai Ketua KPU Jabar. Tindakan tersebut dianggap merugikan pengadu dan mencederai prinsip transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Dalam putusan akhirnya, DKPP menegaskan bahwa Ummi terbukti melanggar kode etik.