Dorong Kemajuan Sektor Pariwisata DPRD Jabar Susun Raperda Desa Wisata - Hasanah

Dorong Kemajuan Sektor Pariwisata DPRD Jabar Susun Raperda Desa Wisata

Gedung DPRD Jawa Barat

Hasanah.id – Bandung. DPRD Jabar tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa Wisata demi meningkatkan kualitas dan kuantitas desa wisata di Jawa Barat, mendorong kemajuan sektor pariwisata, khususnya perkembangan desa wisata di Jawa Barat.

Ketua DPRD Jabar Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat, SH., MH., mengatakan DPRD Jabar sudah melaksanakan Rapat Paripurna penyampaian usulan prakarsa ini menjadi prakarsa DPRD Jabar, pada 5 Mei 2021.

“DPRD Jabar sudah menyetujui usulan prakarsa DPRD Jabar terkait Raperda tentang Desa Wisata,” kata Taufik dalam Rapat Paripurna yang dilaksanakan secara hybrid tersebut, yakni secara langsung dan daring, di Kantor DPRD Jabar, Senin (28/6).

Sesuai hasil rapat Badan Musyawarah, katanya, telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar ini bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jabar selaku pengusul memberikan penjelasan terkait raperda prakarsa yang dimaksud.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Jabar, H Kusnadi S.IP., pun menyampainan penjelasannya mengenai raperda prakarsa tersebut.

Kusnadi mengatakan pemerintah pada dasarnya juga memiliki tanggung jawab untuk turut melakukan pengembangan pariwisata dalam negeri, termasuk desa wisata.

Setiap desa, katanya, memiliki nilai-nilai positif dan potensial, di antaranya keindahan alam, flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah seni dan budaya, sampai hal otentik lainnya yang merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan.

“Pembangunan desa diperlukan untuk mendorong pemerintah melakukan pemerataan kesempatan berusaha serta mampu menghadapi tantangan kehidupan nasional dan global,” katanya.

Pemerintah Provinsi Jabar, ujarnya, dalam mengembangkan desa wisata memiliki tanggung jawab di dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

“Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah. Selain sebagai kegiatan ekonomi, pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan utama daerah.
Oleh karena itu, pembangunan kepariwisataan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah,” kata Kusnadi.

Pemerintah daerah, ujarnya, dapat meningkatkan daya saing daerahnya melalui karakteristik industri pariwisata dan kebudayaan yang ada di daerah.

Desa wisata ini dinilai sektor padat karya dan akan sangat efektif dalam menyerap tenaga kerja, serta akan membuka peluang usaha di daerah desa wisata.

Hal yang harus diperhatikan, katanya, adalah komponen pariwisata seperti atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung.

Berkembangnya sektor pariwisata diharapkan dapat mengurangi kantong-kantong kemiskinan, terutama di daerah yang potensial untuk dijadikan kawasan wisata.

“Masyarakat seharusnya merasakan efek pariwisata di dalam kesehariannya. Wisata bukan hanya milik segelintir orang. Di Provinsi Jawa Barat sendiri telah terdapat beberapa desa wisata yang menjadi bagian dari pembangunan pariwisata daerah,” kata Kusnandi.

Namun demikian, di tengah berbagai potensi yang ada, pemerintah daerah belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang berisi kebijakan penyelenggaraan desa wisata.

Melalui perda ini, diharapkan tercipta tata kelola pengaturan desa wisata yang jelas sebagai pedoman pemberdayaan desa wisata bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Arah pengaturan raperda ini, kata Kusnandi, meliputi penegasan kriteria desa wisata di provinsi Jawa Barat, penegasan pedoman penetapan desa wisata, pengaturan tata kelola pengelolaan desa wisata, pengaturan strategi pemberdayaan desa wisata, dan insentif pemberdayaan bagi desa wisata yang menjadi destinasi.

Total
1
Shares
Related Posts