“Tidak cukup hanya memiliki regulasi yang baik, tetapi kita juga harus memastikan implementasinya berjalan efektif di lapangan. Peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah sangat krusial dalam mendukung perempuan agar dapat berkembang secara mandiri,” tambahnya.
Christin menegaskan bahwa DPRD Jawa Barat akan terus mengawal pelaksanaan Perda ini agar dapat berjalan dengan baik. Ia juga berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah provinsi agar berbagai program perlindungan dan pemberdayaan perempuan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kami akan terus melakukan pengawasan terhadap kebijakan ini serta memastikan adanya sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pemberdayaan perempuan,” tutup Christin.
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat, terutama perempuan, dapat lebih memahami hak-hak mereka serta mendapatkan akses yang lebih luas dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
