DPRD Jabar Desak Kepgub Protokol Kesehatan di Ponpes Dicabut

Meski aturan protokol kesehatan ini khusus untuk ponpes, tukas Jaenudin, namun yang harus menjalaninya adalah warga Jawa Barat, baik yang punya ponpes atau tidak.

“Justru ketika Ketua DPD PDI Perjuangan bicara soal Kepgub Pesantren ini, kami mendapat banyak masukan dari berbagai pihak dalam hal ini pemilik ponpes yang merasa keberatan. Saya kira semua pihak harus mengkritisi, apalagi PDI Perjuangan yang dipilih oleh rakyat baik yang punya pesantren atau tidak,” bebernya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar Ono Surono mengkritisi soal langkah  Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang mengeluarkan Kepgub Pesantren. Hal yang memberatkan dalam Kepgub tersebut adanya kewajiban bagi pesantren untuk menyediakan sarana dan prasana sesuai protokoler pencegahan Covid-19.

Sementara Wagub Uu meminta pengertian kepada pengelola pesantren karena Pemprov Jabar belum bisa memberikan bantuan tunai sebab masih dalam pembahasan.

Pemprov Jabar memperhatikan ponpes dengan menyiapkan bantuan kesehatan, mulai dari masker, vitamin, hingga alat rapid test.