Hasanah.id – Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya, meminta pemerintah provinsi (pemprov) Jabar untuk mengantisipasi keputusan pemerintah pusat terkait Al-Zaytun. Diketahui, Pemerintah pusat sedang menangani polemik terkait Ma’had atau Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Abdul Hadi menekankan pentingnya upaya untuk menyelamatkan para santri atau siswa di Al-Zaytun dan melindungi hak pendidikan mereka ke depan. Terutama karena banyak dari mereka adalah warga Jabar. Ia menyatakan bahwa ini harus menjadi perhatian Pemprov Jabar.
“Tentang apakah Al-Zaytun akan ditutup atau tidak, itu tergantung pada pemerintah. Jika pesantren tersebut akan ditutup, maka tugas Gubernur dan stafnya adalah berkomunikasi dengan pesantren lain. Kita tidak ingin santri Al-Zaytun terlantar, terutama di Jabar di mana terdapat banyak pesantren, dan Wakil Gubernur adalah pemimpin santri di Jabar,” kata Abdul Hadi pada Kamis (6/7/2023).
