DPRD Jabar Minta Disdik Awasi Bentuk Pungutan Sekolah

Abdul Hadi menyebut perlu adanya sosialisasi terkait wawasan pembedaan antara iuran bulanan pendidikan yang sekarang digratiskan itu berbeda dengan sumbangan masyarakat untuk pendidikan.

“Itu sudah di sosialisasikan pada para kepala sekolah, kalau iuran dipungut oleh pihak sekolah dan sumbangan itu dipungut oleh komite sekolah,” jelasnya.

Menurutnya, sumbangan itu dipungut oleh komite sekolah yang merupakan gabungan dari perwakilan orang tua, siswa serta tokoh masyarakat dan yang terlibat dalam pendirian sekolah.

“Jadi unsur masyarakatnya yang sangat kuat di komite sekolah itu. Ketika konteks sekolah melalui jejaringnya, kemudian menggalang dana bisa dari alumni bisa dari perusahaan-perusahaan di sekitar sekolah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Abdul Hadi menyampaikan bahwa sumbangan itu memiliki karakter yang dananya tidak ditentukan dan disamaratakan serta waktunya tidak dibatasi.

“Yang harus diwaspadai jangan sampai kepala sekolah menitipkan agenda iuran dalam bentuk dengan judul sumbangan. Karakter dari sumbangan jadi hilang,” pungkasnya.