GNN Minta Tata Ulang Tanah Terlantar Bekas Perkebunan Kawasan Jatinangor - Hasanah

GNN Minta Tata Ulang Tanah Terlantar Bekas Perkebunan Kawasan Jatinangor

Pembina Yayasan Ibudjati, Asep Riyadi

Hasanah.id – Sumedang. Gelap Nyawang Nusantara (GNN) meminta agar pemerintah tidak membiarkan lahan yang tidak produktif sehingga menjadi telantar seperti yang terjadi di kawasan pendidikan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

GNN mengungkapkan, kondisi dilapangan atas tanah yang ditelantarkan oleh pemegang hak atas tanahnya dapat dilihat secara fisik tanah tersebut diduga terindikasi sebagai tanah terlantar.

Dari total lahan bekas Perkebunan Jatinangor seluas +/- 976 Ha, ada sekitar 400 Ha lebih yang tersebar di masing masing pemegang hak, tidak sesuai pemberian hak atau permohonan hak yang diajukannya, malah ada di bagian depan jalan nasional sudah menjadi kawasan kumuh sekitar +/-5 Ha yang dipakai pemukiman dan bangunan liar.

Hal ini jelas akan menimbulkan masalah sosial dan tidak memberikan nilai pendapatan bagi pemerintah, karena statusnya yang tidak legal kepemilikannya, apalagi dalam sisi lingkungan.

“Kondisi ini jelas-jelas menjadi masalah besar, karena tidak adanya penataan bangunan sesuai kaidah nya, dimana hampir semua dibangun tanpa menyisakan ruang hijau atau ruang terbukanya,” ungkap Asep Riyadi, Pembina Gelap Nyawang Nusantara saat dikonfirmasi Kamis, 05/08/2021.

“Tanah yang terindikasi terlantar adalah tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya yang belum dilakukan identifikasi dan penelitian,” ujarnya.

Ia menambahkan, sedangkan yang disebut tanah terlantar, Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, menyatakan bahwa:

Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

Dikatakannya, harus kita semua pahami, bahwa objek Penertiban Tanah Telantar sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, menyatakan:

(1) Objek penertiban Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah.

(2) Tanah hak milik menjadi objek penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sehingga:
a. dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan;
b. dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemegang Hak; atau
c. fungsi sosial Hak Atas Tanah tidak terpenuhi, baik Pemegang Hak masih ada maupun sudah tidak ada.

(3) Tanah hak guna bangunan, hak pakai, dan Hak Pengelolaan menjadi objek penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.

(4) Tanah hak guna usaha menjadi objek penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.

(5) Tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah menjadi objek penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Dasar Penguasaan Atas Tanah.

Asep Riyadi menjelaskan, sejak tahun 1990, dan dari sejak terbitnya Perda No 11 tahun 1992, sampai Terbit nya hak hak kepada Pemprop Jabar (cadangan konservasi, BGG), IKOPIN, IPDN/Kemendagri, ITB/UNWIM/Pemprop Jabar, UNPAD/Kemendikbud.

Ia mengungkapkan, jika semuanya hampir menelantarkan lahan yang diberikan hak nya. Dimana dilapangan jelas jelas sebagian besar tidak dimanfaatkan sesuai fungsi sosial, ekonomi dan lingkungan, malah disewa-garapkan oleh oknum kepada masyarakat dan pemodal pertanian/Palawija.

“Ini seharusnya ditata ulang untuk lebih memberikan manfaat sesuai arahan dan kebijakan dari pemerintah,” jelasnya.

Pihaknya berharap agar lahan yang sudah puluhan tahun terlantar dan ditelantarkan tersebut, agar di tata ulang sesuai fungsi utamanya, yaitu untuk fasilitas publik yang mendukung terhadap kawasan pendidikan Nasional Internasional Jatinangor, Kabupaten Sumedang, sesuai dengan Tata ruang dan fungsi-fungsi Lainnya.

“Tata ulang dalam pemberian luasan, dimana kalau sekiranya tidak digunakan sesuai hak yang diberikan oleh pemerintah, berikan kepada pihak pihak yang secara nyata dan jelas berharap bisa manfaatkan lahan tersebut untuk hal hal yang bermanfaat bagi masyarakat, contoh nyata, untuk kawasan pemerintahan Kecamatan Jatinangor yang sudah lama tidak di perhatikan dan diberikan lahannya agar bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Hutan kota yang dibutuhkan sebagai paru paru alam buat mendukung kawasan pendidikan yang berkualitas, kawasan UMKM dan Pasar seni budaya dan yang utama agar menghilangkan kesan bahwa tanah di kuasai oleh pemerintah tidak memberikan manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan kepada masyarakat sekitar kawasan pendidikan Nasional Internasional Jatinangor Kabupaten Sumedang, karena adanya dugaan dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk di sewa sewakan secara liar dan ilegal.” Tegas Asep Riyadi. (Uwo)

Total
1
Shares
Related Posts