HUKUM & KRIMINAL | Hasan Aminuddin, Bukan Bupati tapi Berkuasa

Hasan Aminuddin, Sudah Bukan Bupati, Tapi Masih “Berkuasa”

Hasan Aminuddin
Foto: Bupati Probolinggo dan Suami ditetapkan tersangka (Dok. YouTube KPK RI)

Hasanah.id, Jakarta – Hasan Aminuddin, suami dari Puput Tantriana Sari, Bupati Probolinggo ternyata memiliki peran yang sangat sentral dalam kasus suap jual beli posisi kepala desa di Kabupaten Probolinggo.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, para calon kepala desa di daerah Probolinggo wajib mengantongi paraf atau tanda tangan Hasan Aminuddin sebagai ‘tiket’ untuk memuluskan jabatannya.

Tanda tangan Hasan Aminuddin, kata Alexander, sebagai representasi dari istrinya, Puput Tantriana Sari (PTS), selaku Bupati Probolinggo.

“Paraf ini nota dinas yang mewakili PTS (Puput Tantriana Sari),” kata Alexander dalam konferensi pers pada Selasa, 31 Agustus 2021.

Adapun, harga ‘tiket’ yang dipatok Hasan Aminuddin untuk menjadi kepala desa di Probolinggo yakni, senilai Rp20 Juta.

Selain itu, para calon kepala desa juga diminta agar memberi upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp5 per hektar. Harga yang dipatok untuk jadi kades tersebut, diduga berasal dari Hasan Aminuddin melalui para camat.

Total Hasan Aminuddin menerima sekitar Rp 240 juta. Sementara itu, Alex menambahkan Camat Paiton juga mengumpulkan uang dari para calon penjabat kepala desa di wilayahnya. Hasilnya, ia mengumpulkan Rp 122,5 juta.

Dari kasus ini, terjaring sebanyak 22 orang tersangka dengan 2 peran. 18 orang berperan sebagai pemberi suap dan 4 orang sebagai penerima suap. Para pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

18 orang sebagai tersangka pemberi kasus tersebut yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Probolinggo, yaitu Sumarto (SO), Ali Wafa (AW), Mawardi (MW), Mashudi (MU), Maliha (MI), Mohammad Bambang (MB), Masruhen (MH), Abdul Wafi (AW), Kho’im (KO).

Selanjutnya, Ahkmad Saifullah (AS), Jaelani (JL), Uhar (UR), Nurul Hadi (NH), Nuruh Huda (NUH), Hasan (HS), Sahir (SR), Sugito (SO), dan Samsudin (SD).

Sementara sebagai penerima, yakni Puput Tantriana Sari (PTS), Hasan Aminuddin (HA), Doddy Kurniawan (DK) selaku ASN/Camat Krejengan, Kabupaten Probolinggo, dan Muhammad Ridwan (MR) selaku ASN/Camat Paiton, Kabupaten Probolinggo.

Total
3
Shares
Related Posts