Partai Pendukung Militer Unggul dalam Penghitungan Awal Pemilu Myanmar

Hasanah.id – Partai Solidaritas dan Pembangunan Persatuan (Union Solidarity and Development Party/USDP), yang dikenal dekat dengan pemerintahan militer Myanmar, mencatat keunggulan dalam penghitungan awal pemilu yang menuai kontroversi. Informasi tersebut disampaikan media pemerintah dan menjadi pemungutan suara pertama sejak kudeta militer pada 2021.

Pihak junta menyebut pemilu yang dilaksanakan dalam tiga tahap ini sebagai upaya memulihkan stabilitas politik di Myanmar, salah satu negara termiskin di Asia Tenggara. Pernyataan tersebut muncul setelah pengambilalihan kekuasaan oleh militer memicu gelombang perlawanan nasional akibat tindakan keras terhadap aksi pro-demokrasi.

Menurut laporan Channel NewsAsia (CNA), Komisi Pemilihan Umum Persatuan (Union Election Commission/UEC) telah merilis hasil sementara dari 56 daerah pemilihan. Data awal menunjukkan partai pendukung junta meraih kemenangan telak, sesuai dengan prediksi banyak pihak, meskipun jumlah pemilih yang berpartisipasi tergolong rendah.

Dalam pengumuman pada Jumat (2/1/2026), USDP yang dipimpin oleh sejumlah mantan jenderal berhasil mengamankan 38 dari 40 kursi Pyithu Hluttaw (majelis rendah) yang hasilnya telah dihitung. Dua kursi lainnya dimenangkan oleh Shan Nationalities Democratic Party (White Tiger Party) dan Mon Unity Party (MUP).

Dominasi USDP juga terlihat di parlemen daerah (State Hluttaw). Dari 15 kursi yang telah ditentukan melalui sistem first-past-the-post, 14 kursi jatuh ke tangan USDP, sementara satu kursi diraih Akha National Development Party.

Sementara itu, untuk majelis tinggi (Amyotha Hluttaw), baru satu kursi yang diumumkan hasilnya dan dimenangkan oleh Wa National Party.

Hingga saat ini, jadwal pengumuman hasil akhir pemilu belum ditetapkan. Proses pemilu ini mendapat kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, sejumlah negara Barat, serta organisasi hak asasi manusia. Kritik terutama diarahkan pada dikecualikannya partai-partai oposisi serta kriminalisasi terhadap kritik atas penyelenggaraan pemilu.

Komisi pemilu juga belum mengungkapkan total jumlah daerah pemilihan yang terlibat dalam tahap pertama. Hasil diumumkan secara bertahap sesuai daerah masing-masing.

Pada Rabu (31/12/2025), junta mengklaim tingkat partisipasi pemilih mencapai 52 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan partisipasi sekitar 70 persen pada pemilu 2015 dan 2020, berdasarkan data International Foundation for Electoral Systems yang berbasis di Amerika Serikat.

Dua tahap pemungutan suara berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 11 dan 25 Januari, mencakup 265 dari 330 kota di Myanmar, termasuk wilayah yang masih dilanda konflik dan belum sepenuhnya dikuasai junta.

Aung San Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian yang digulingkan dalam kudeta militer setelah kemenangan besar pada pemilu 2020, masih ditahan hingga kini. Partainya, National League for Democracy (NLD), telah resmi dibubarkan.

Pengamat menilai ambisi junta membentuk pemerintahan yang stabil di tengah perang saudara menghadapi tantangan serius. Selain itu, peluang pemerintahan yang dikendalikan militer untuk memperoleh pengakuan luas dari komunitas internasional dinilai sangat kecil, meskipun dikemas dalam bentuk pemerintahan sipil.

Ikuti Kami Di: