“Sejauh ini, mengenai bansos. Masih banyak masalah yang harus diselesaikan. Padahal baru tahap dua. Padahal targetnya bansos ini diserahkan dalam empat tahap dan berakhir pada September ini. Kalau begini, selanjutnya mau bagaimana? Sejak awal kami sudah menyarankan, sebaiknya bansos itu berupa uang. Selain lebih mudah pendistribusiannya, juga bisa meminimalisir masalah seperti sekarang. Lalu secara jangka pendek, akan memutar uang di desa sehingga perekonomian di desa berjalan,” ujar Yunandar, Selasa (8/9/2020).
Tidak hanya itu, Yunandar mengaku banyak laporan dari beberapa pihak terkait dua tahap bansos yang sudah berjalan. Salah satunya kata dia, adanya pertanyaan harga barang yang tidak sesuai dengan harga pasar. Ditambah lagi dengan adanya pengurangan jumlah dari target, sementara anggaran yang diajukan tetap seperti rencana.
“Banyak sekali laporan yang masuk ke kami. Salah satunya dari Kepala Disperindag (Jawa Barat), yang diminta oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk mengembalikan uang sekian miliar, karena harga produk sembako di Bulog yang didistribusikan untuk bansos terlalu tinggi. Tidak sesuai dengan harga pasar. Belum lagi soal target 1,8 juta keluarga, yang anggarannya Rp 4 triliun. Pada kenyataannya, tahap satu hanya didistribusikan 1,7 keluarga. Kemudian tahap dua hanya 1,3 juta keluarga. Nah ini bagaimana? Sementara anggarannya tiap tahap tetap sama,” ucapnya.
