Asep menyatakan sejumlah pertemuan telah digelar di antara semua pihak, namun hingga kini belum ada kesepakatan kapan program tersebut diimplementasikan.
“Tapi kalau tahun 2020, mau tidak mau program ini harus sudah berjalan. Ini bukan masalah pasokan pupuk bersubsidi di pusat, tapi di tingkat pengecer resmi di daerah juga harus sudah siap,” katanya.
Soal jumlah kartu yang tercetak masih jauh dari target, Asep mengatakan ada sejumlah kendala yang ditemukan di lapangan. Salah satunya adalah masalah pendataan kelompok tani dan luas lahan garapannya. “Ketika tim mendata di lapangan, kerap dicurigai, ini memerlukan waktu untuk memberikan pemahaman,” ujarnya.
Kemudian, dalam memasukkan data petani ke dalam sistem, terkadang pihaknya mengalami hambatan. Mulai permasalahan jaringan hingga format pendaftaran ke dalam sistemnya yang berubah.
“Sekarang agak susah, eror (sistemnya). Sekarang mulai dimasukkan lagi (datanya). Nggak sekaligus dikirim, bertahap. Tapi kita tidak diam, kita terus proses tiap hari,” ujarnya.
