Ia menggarisbawahi pentingnya standardisasi keamanan data di seluruh kementerian dan lembaga di Indonesia. Menurutnya, semua lembaga harus meng-host data mereka di Pusat Data Nasional (PDN) dan tidak boleh memiliki sistem atau server sendiri.
“Ini penting untuk memastikan bahwa data diamankan dengan maksimal dan menghindari pelanggaran yang merugikan masyarakat,” kata Pratama.
Kritikan juga dilayangkan kepada Kominfo dan BSSN yang dianggap tidak melibatkan semua lembaga terkait dalam pengelolaan keamanan data.
“Pembagian data dengan BSSN dan Telkom baru dilakukan setelah insiden terjadi. Pemerintah seharusnya lebih proaktif dan bekerja sama dengan baik dalam menangani kebocoran data,” ujarnya.
Pratama menekankan bahwa keamanan data tidak bisa dianggap remeh.
“Negara lain, ketika menghadapi masalah kebocoran data, respon pemerintah dan mitigasinya cepat. Di Indonesia, kita hanya menganggap kebocoran data sebagai hal biasa. Padahal, dengan standar keamanan minimal saja, insiden seperti ini bisa dihindari,” tutupnya.
