“Dengan cara mengarahkan kepada tim teknis agar membuat kajian teknis terkait pengadaan peralatan TIK supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis pada operating system Chromebook,” kata Harli Senin (26/5/2025).
Ia juga mengatakan bahwa pada 2019 penggunaan laptop yang berbasis pada operating system Chromebook itu sudah diuji namun hasilnya tidak efisien. Ia juga mengatakan proyek itu memakan anggaran negara sebanyak Rp 9,9 triliun.
“Karena kita tahu bahwa dia berbasis internet, sementara di Indonesia internetnya itu belum semua sama, bahkan ke daerah-daerah, sehingga diduga bahwa ada persekongkolan di situ,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa jumlah itu terdiri dari Rp 3,5 triliun dari satuan pendidikan serta Rp 6,3 triliun melalui dana alokasi khusus (DAK). Kejagung juga sudah menaikkan status penanganan perkara penyidikan pada 21 Mei lalu.
“Penyidik sudah bisa melakukan upaya penggeledahan dan penyitaan,” ungkapnya.
Namun Harli belum dapat memastikan apakah proyek tersebut merupakan pemberian kuota pendidikan saat pandemi Covid-19. Ia mengatakan bahwa akan melihat dulu susunan anggarannya.
