Dia menekankan bahwa surat edaran ini menimbulkan kekhawatiran karena diduga menguntungkan pihak-pihak tertentu yang dekat dengan pembuat kebijakan.
“Surat edaran ini menjadi bermasalah bahkan dianggap melanggar hukum karena adanya penyalahgunaan wewenang,” jelasnya.
Oleh karena itu, LAKI mendesak agar surat edaran tersebut segera dicabut demi menghindari monopoli oleh pengusaha besar dan memberi kesempatan kepada usaha kecil dan menengah untuk berkembang.
Selain itu, Gunawan juga menyoroti adanya dugaan kolaborasi antara penyedia dan OPD atau SKPD dalam pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik.
“Katalog ini seharusnya mencegah kebocoran, tapi ada dugaan kolaborasi yang mempermudah memenangkan orang-orang tertentu,” kata Gunawan.
Ia mengungkapkan bahwa proses ini sering kali menyerupai penunjukan langsung, meskipun nilainya mencapai miliaran rupiah, berbeda dengan penunjukan langsung yang hanya bernilai di bawah 200 juta rupiah.
LAKI pun tengah mengumpulkan temuan-temuan lain terkait penerimaan pajak di Kabupaten Bandung Barat.
