Hasanah.id – Pekanbaru. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Pemprov Riau hingga PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) digugat. Gugatan resmi dilayangkan warga terkait pencemaran limbah berbahaya.
Gugatan dilayangkan Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI) di Riau ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa (6/7/2021). Gugatan itu teregister nomor 150/PDT.G/LH/2021/PN.Pbr.
Wakil Sekretaris LPPHI Hengki Seprihadi menyebut gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dilakukan untuk meminta negara memberikan keadilan atas permasalahan kerusakan hutan dan lingkungan hidup. Terutama terkait pencemaran di wilayah kerja Migas Blok Rokan di Riau.
“Selama ini, ada 297 pengaduan kepada Pemprov Riau tentang pencemaran yang terjadi pada lahannya akibat eksplorasi minyak. Ini pastinya akan berimbas pada kesehatan biota hayati di lokasi tercemar dan sekitarnya,” kata Hengki di Pekanbaru, Kamis (8/7), seperti dikutip detik.com.
Hengki mengaku selama ini pengaduan mereka tak digubris para pihak tergugat. Bahkan tidak ada upaya untuk pemulihan lingkungan meski berulang kali dilaporkan.
“Pengaduan ini sudah lama, tetapi tidak pernah digubris. Makanya kita gugat ke pengadilan. Ada sekitar 270 pengaduan masyarakat terkait limbah PT Chevron yang bentar lagi akan dikelola Pertamina, baik itu di Siak, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kota Pekanbaru,” katanya.
Hengki meminta negara hadir memberikan keadilan kepada warga. Termasuk mengabulkan gugatan terkait pencemaran lingkungan di lahan warga sekitar wilayah kerja.
Ketua tim hukum LPPHI, Josua Hutauruk, mengatakan gugatan diajukan karena ada perbuatan melawan hukum. Hal itu dilakukan masing-masing tergugat yang merugikan warga dan tidak dijalankan para tergugat.
“Kalau dalam UU tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan turunan, UU Kehutanan, UU tentang pemerintahan daerah dengan tegas mewajibkan hal itu. Bahkan memberi kewenangan yang luas pada para instansi pemerintah yang terkait untuk melaksanakan kewajibannya,” tegas Josua dan rekannya, Supriadi Bone.
Akibat gugatan itu, Josua meminta pengadilan menghukum tergugat agar melaksanakan aturan untuk memulihkan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun. Termasuk terkait audit lingkungan pada 2020.
“Harus ada audit lingkungan hidup Blok Rokan tahun 2020 agar terang semua. Kasihan warga menjadi korban limbah beracun. Makanya kita juga gugat para pihak seperti KLHK, Pemprov Riau, SKK Migas, dan PT Chevron,” katanya.
Sementara Manager Humas PT Chevron Pacifik Indonesia Sonitha Poernomo mengatakan dalam menjalankan operasi pihaknya selalu mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku.
“Program pemulihan lahan PT CPI dilaksanakan berdasarkan aturan pengelolaan limbah secara spesifik. Jadi perkembangan dari pekerjaan pemulihan ini dilaporkan PT CPI kepada Pemerintah di tingkat pusat kepada SKK Migas dan KLHK maupun di tingkat daerah kepada DLHK Riau, DLH kabupaten/kota, perwakilan SKK Migas, ESDM Riau, dan instansi terkait lain,” katanya.
Sebagai kontraktor dari pemerintah, PT CPI melaksanakan program pemulihan tanah terpapar minyak bumi di Blok Rokan sesuai dengan arahan dan persetujuan KLHK dan SKK Migas hingga berakhir Rokan Production Sharing Contract (PSC) pada Agustus mendatang.
“PT CPI bekerja sama dengan SKK Migas untuk mendukung transisi yang lancar untuk semua operasi Rokan, termasuk pekerjaan pemulihan yang tersisa ke Pemerintah Indonesia. PT CPI senantiasa menjadikan keselamatan dan perlindungan terhadap manusia dan lingkungan di Riau sebagai prioritas utama,” katanya.***
