ADIKARYA PARLEMEN
Hasanah.id – Sulitnya masyarakat mengakses program kesehatan dan pendidikan, masih menjadi persoalan di sejumlah desa di Kabupaten Cianjur.
Selain itu, persoalan data masyarakat miskin, tidak sinkronnya data mengakibatkan banyak program pusat tidak bisa dinikmati masyarakat. Diantaranya bantuan Kementerian Sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Dimana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi salah satu program andalan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Ini seharusnya dinikmati masyarakat miskin, tapi ternyata masih banyak yang tidak terima,” jelas Dr. M. Tandiontong, SE, MMAk.
Sekretaris Komisi V DPRD Jabar ini melanjutkan, karena data dari tingkat RT/RW, desa hingga ke Dinas Sosial tidak valid, masyarakat kabupaten Cianjur tidak bisa merasakan program bantuan dari pemerintah pusat.
“Seharusnya lapisan masyarakat rentan dan kurang mampu, harus menikmati manfaat dari program peningkatan kesejahteraan ini.” Imbuhnya.
