Sidang Mahkamah Rakyat ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, termasuk petani yang mengalami konflik agraria, mahasiswa, dan warga yang terdampak kebijakan pemerintah. Mereka memberikan kesaksian tentang dampak kebijakan tersebut terhadap kehidupan mereka.
Sidang ini juga menampilkan sembilan majelis hakim yang merupakan perwakilan rakyat. Mereka mendengarkan berbagai gugatan yang diajukan, termasuk isu perampasan ruang hidup, kekerasan dan persekusi, politik impunitas, komersialisasi pendidikan, korupsi, eksploitasi sumber daya alam, politik perburuhan, pembajakan legislasi, serta militerisasi dan militerisme.
Mahkamah Rakyat berharap sidang ini dapat membuka mata pemerintah terhadap berbagai masalah yang dihadapi rakyat dan menuntut pertanggungjawaban atas kebijakan yang dianggap merugikan.
“Ini adalah momen konsolidasi rakyat untuk menuntut keadilan dan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan,” tegas Bivitri.
