“Sebelum ada buldoser dan kapal yang datang, ada militer yang masuk ke wilayah kami. Ketua adat menolak, namun perjanjian tetap dibuat tanpa melibatkan masyarakat,” tambahnya.
Mamasinta berharap pemerintah bisa lebih terbuka dan menghormati hak-hak masyarakat adat dalam proses pengembangan proyek PSN ini.
Follow Us
