Mengungkap Sebab Prabowo Enggan Membatalkan Kenaikan PPN 12 Persen

Ia juga mengkritik perencanaan kebijakan ini yang dinilai tidak matang sejak awal. Pernyataan pemerintah yang awalnya menyebut kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang mewah, berubah menjadi berlaku untuk semua barang dan jasa yang dikenai PPN sebelumnya.

Media juga menilai pemerintah kini dalam posisi sulit dan terkesan panik menghadapi gelombang kritik masyarakat.

“Kementerian Keuangan sekarang menjadi ujung tombak untuk menghadapi publik. Namun, ini sebenarnya adalah kesepakatan antara pemerintah dan DPR, jadi mereka semua harusnya bertanggung jawab bersama,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah, terutama Presiden Prabowo, enggan membatalkan kebijakan ini karena khawatir dianggap tidak konsisten atau mundur dari keputusan yang sudah diumumkan.

“Kalau sekarang kebijakan ini dibatalkan, akan terlihat seperti menjilat ludah sendiri. Ini menjadi alasan utama pemerintah tetap bertahan meski kritik terus berdatangan,” pungkasnya.