Muswil Dekopinwil Jabar Tetapkan Ketua Baru Meski Menuai Kontroversi
Ia menyoroti bahwa koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang nyata, bukan sekadar simbol kelembagaan.
“Sistem ekonomi negara tidak boleh dikuasai oleh kapitalisme yang menimbulkan degradasi sosial, tetapi harus berpijak pada kemandirian dan pemerataan ekonomi melalui koperasi dan BUMDes,” ujarnya.
Dedi Mulyadi juga mengingatkan agar koperasi tidak dijadikan alat politik, melainkan wadah yang benar-benar menumbuhkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, koperasi yang dikelola secara profesional dan transparan dapat menjadi kekuatan ekonomi alternatif yang menyeimbangkan ketimpangan sosial di tengah masyarakat.
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menyampaikan bahwa Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) merupakan wadah tunggal gerakan koperasi yang diharapkan mampu mempersatukan seluruh elemen koperasi di Jawa Barat.
Pemerintah, kata Ferry, tengah berkomitmen mengembalikan peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional melalui kebijakan strategis.
Beberapa kebijakan tersebut antara lain pemberian izin bagi koperasi untuk mengelola tambang mineral hingga 2.500 hektare dan kebun sawit, serta mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih di 80 ribu desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
