HASANAH.ID – Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono mendesak pemerintah untuk segera turut andil menuntaskan konflik agraria antara PG Jatitujuh dengan kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Fkamis.
Menurut Ono, konflik antara PG Jatitujuh dan masyarakat ini sudah terjadi sejak lama namun hingga kini belum juga tuntas.
Ia mengungkapkan, pemerintah pusat khususnya Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai kewenangan terhadap lahan pengganti atau perubahan fungsi hutan dipastikan sudah mengetahui permasalahan ini sejak lama termasuk potensi-potensi konflik antara PG Jatitujuh dan masyarakat.
“Menteri lingkungan hidup dan kehutanan seakan tutup mata dan membiarkan masalah ini berlarut-larut. Sehingga sangat disayangkan akhirnya terjadi konflik horizontal antara masyarakat,” ungkap legislator dari daerah pemilihan Indramayu, Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon ini, Selasa 5, Oktober 2021.
Ono menambahkan, lahan tebu PG Jatitujuh ini dulunya adalah kawasan hutan yang dikelola oleh PT. Perhutani. Dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan PG Jatitujuh wajib memberikan lahan pengganti.
