Waid juga mengkritik kebijakan pemerintah yang lebih sering dipengaruhi oleh tuntutan mayoritas, terutama dalam hal keagamaan. Menurutnya, mayoritas masyarakat yang saat ini sangat terfokus pada agama formal sering kali terpengaruh oleh ustad-ustad yang kurang memiliki rasa hormat terhadap kebebasan beragama. Media juga turut berperan dalam memperkuat pengaruh ini, sehingga dampaknya terasa hingga ke pelayanan publik.
“Pemerintah punya kewajiban untuk melayani semua warganya dan memenuhi hak-hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, upaya untuk mewujudkan ini sangat sulit dan membutuhkan kerja keras, apalagi jika tidak mendapat dukungan yang memadai,” kata Waid. Ia mencontohkan kebijakan diskriminatif seperti keharusan bisa membaca Al-Quran untuk menjadi PNS, yang menurutnya merupakan tanda-tanda sentimen mayoritas.
Lebih lanjut, Waid mengkritik demokrasi prosedural yang hanya menghitung suara mayoritas tanpa mempertimbangkan hak-hak minoritas. “Saat ini, kita memilih satu orang yang tidak kredibel untuk menjadi pemimpin setiap lima tahun sekali, dan kita tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk mencegah orang yang terlibat korupsi menjadi pemimpin,” ujarnya.
