“KPU sudah mengklarifikasi kalau informasi seperti ini beredar beberapa kali di masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap setiap informasi yang diterimanya,” paparnya. Selain hoaks seputar KPU, Subdit Pengendalian Konten Internet Kementerian Kominfo juga menemukan beberapa hoaks lainnya. Salah satunya yang menyebutkan kepala daerah diberi celah dan dibiarkan korupsi agar mendukung Jokowi.
Ferdinand menjelaskan, sebuah foto yang beredar tersebut terjadi ketika capres petahana Jokowi kampanye di Makassar. Namun selama kampanye, Jokowi tidak pernah mengatakan hal tersebut. “Faktanya selama kampanye di Makassar, kami menemukan kalau Jokowi tidak mengatakan seperti itu. Masalah korupsi itu wewenangnya penegak hukum seperti KPK dan Kepolisian, bukan ranah Presiden,” tandasnya
