Utusan Khusus Presiden Dinilai Membebani, Tak Berkontribusi Maksimal
- account_circle Bobby Suryo
- calendar_month Minggu, 8 Des 2024 12:25 WIB
- visibility 184
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Hasanah.id – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menyoroti keberadaan utusan khusus presiden yang menurutnya lebih membebani pemerintahan ketimbang memberikan manfaat nyata. Ia mengkritik struktur yang ada di lingkaran Presiden Prabowo Subianto yang dianggap terlalu gemuk dan tidak efisien.
“Struktur seperti Kantor Staf Presiden dan Kantor Komunikasi Publik saja sudah saling tumpang tindih. Lalu ditambah lagi dengan Dewan Pertimbangan Presiden. Dengan adanya utusan khusus, beban pemerintahan justru semakin berat tanpa kejelasan arah kontribusi,” tegas Dedi.
Penambahan posisi utusan khusus, menurut Dedi, berpotensi memperumit birokrasi dan menjadi pemborosan anggaran.
“Keberadaan utusan khusus ini tidak hanya menjadi beban keuangan negara tetapi juga membingungkan dari sisi efektivitas pengambilan keputusan. Jika presiden sendiri tidak dapat memanfaatkan peran mereka secara strategis, maka fungsi mereka menjadi sia-sia,” lanjutnya.
Dedi mencontohkan peran Miftah Maulana Habiburrahman, yang ditugaskan menangani isu kerukunan umat beragama. Menurutnya, tugas tersebut sudah berada di bawah kewenangan Kementerian Agama, sehingga utusan khusus malah berisiko memperumit koordinasi.
- Penulis: Bobby Suryo
