Relokasi Hanya ‘PHP’, Warga Terdampak Longsor Cimanggung Minta Kepastian Dari Pemerintah

Hasanah.id – Sumedang. Memasuki bulan ke enam, korban longsor Cimanggung, Kabupaten Sumedang masih terus mengharapkan kejelasan relokasi. Pasalnya, relokasi yang direncanakan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumedang untuk para korban longsor Cimanggung, sampai saat ini belum temui titik terang.

Seperti diketahui, peristiwa longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang tersebut terjadi pada 9 Januari 2021. Akibat peristiwa bencana longsor, diketahui telah menewaskan 40 korban meninggal dunia.

Sampai saat ini, para korban longsor seakan terabaikan nasibnya dan terpaksa bertahan tinggal di hunian sementara.

Sebanyak 11 Kepala Keluarga (KK) korban dan terdampak longsor hingga kini masih menetap di rumah susun wilayah Desa Cangkuang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung.

Hingga saat ini, para korban yang mengungsi ditempatkan oleh Badan Penanggulanan Bencana Daerah (BPBD) itu masih kebingungan.

Bagaimana tidak, setelah berbulan-bulan usai kejadian tragis, jangankan tengah beralih kediaman, kabar tentang kapan dimulainya relokasi saja masih belum jelas.

Salah seorang korban longsor, warga Desa Cihanjuang, Pasaribu mengatakan, rumahnya terseret tidak tersisa dan tidak ada kejelasan sampai kapan bertahan di pengungsian.

“Sampai saat ini kami masih bertahan di rumah pengungsian rusun dan belum jelas kapan pindahnya, karena sampai sekarang tidak ada kabar dari pemerintah kapan kami pindah dari rusun sempit ini,” kata Pasaribu, Rabu, (21/7/2021). Ia bersama pengungsi lainnya masih bingung kapan akan dipindahkan dari kontrakan.

Sementara itu, kelompok pegiat lingkungan hidup dan tata ruang Gelap Nyawang Nusantara, Asep Riyadi meminta, pemerintah baik Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Pusat untuk segera mengambil langkah konkrit menyelesaikan masalah relokasi warga terdampak.

“Pemerintah harus memikirkan para korban bencana longsor tersebut dan segera mengambil langkah nyata agar segera dinikmati oleh para keluarga terdampak yang menunggu kepastiannya,” ujar Asep Riyadi saat dikonfirmasi, Sabtu, 24/07/2021.

Ia pun meminta aparat kepolisian segera mengusut tuntas para pihak yang harus bertanggungjawab secara hukumnya di dorong untuk segeralah diproses.

“Ada 40 orang korban meninggal dan ratusan KK terlantar karena tempat tinggalnya ditetapkan sebagai lokasi rawan bencana, tetapi relokasi atau lahan penggantinya sampai saat ini tidak jelas. Kami meminta APH segera menyelesaikan kasus hukum ini, Karena sudah jelas ada pelanggaran tata ruang,” tegasnya.

Sebelumnya Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumedang sempat memberikan harapan kepada para korban longsor dengan membuat rumah relokasi sekiranya untuk 135 orang.

Para korban longsor di perumahan Kampung Daud yang rencananya akan ditempatkan di wilayah Desa Cikahuripan, diketahui, lahannya merupakan milik pengembang perumahan Kampung Daud sendiri dengan luas tanah sekiranya lima hektar.

Lokasi tersebut berada di Blok Sukamatri, luas lahan diperkirakan dapat menampung untuk 25 unit rumah dengan tipe 30/60 sebagai tempat relokasi korban longsor Kampung Daud.

Kendati demikian, melalui pantauan di lapangan, lokasi yang rencananya untuk relokasi tersebut belum terlihat ada pembangunan. (Uwo)

Total
1
Shares
Related Posts