P2APBD TA 2023 dibahas DPRD Jawa Barat setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diperiksa BPK RI (LHP BPK) atas LKPD TA 2023, dan Jawa Barat sudah melaksanakannya.
Baca Juga: Ditpolairud Polda Jambi Amankan 2 Preman yang meresahkan Perairan
“Tadi dijelaskan juga soal mekanisme aspirasi masyarakat. Sekretariat DPRD Jawa Barat punya kewajiban untuk memverifikasi dan memvalidasi aspirasi masyarakat,” kata dia.
Kedua, lanjut Iis Rostiasih, kunjungan kerja dari Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jambi membahas mengenai mekanisme pola koordinasi dengan fraksi sebelum pengambilan keputusan, dalam rangka memaksimalkan tugas dan fungsi Badan Musyawarah.
Baca Juga: BNPB Siapkan Langkah Antisipasi Karhutla
“Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jambi menanyakan juga soal reses. Kita sharing informasi terkait hal tersebut,” tambahnya.