Ujian Pluralisme Bangsa Indonesia Untuk Asas Keadilan Dalam Penegakkan Hukum

Jika ada agenda atau moment agama tersebut, maka dengan sangat luar biasa reaksi pemerintah mensikapinya dengan hukum yang tegas. Sementara dalam agenda lain, Pilkada atau kasuistik lain misalnya, banyaknya pelanggaran yang kasat mata terjadi baik dari protokol pandemi hingga kecurangan pilkada, selain lambat disikapi juga terkesan ada di wilayah abu-abu selalu prosesnya.

Entah apa pertimbangan pemerintah dengan aparatnya, tetapi realitas yang terjadi di masyarakat secara alami (namun mungkin tidak berani diexpresikan) adalah, bahwa penegakkan hukum yang berasas keadilan tidak terjadi khususnya untuk salah satu golongan dari varian pluralisme bangsa, yang ironinya varian tersebut adalah yang mayoritas di republik ini. Sehingga istilah Tirani Minoritas terasa terjadi di bangsa kita, dimana yang sedikit justru menguasai, mengendalikan, bahkan mengatur yang banyak. Entah dengan tools apa kondisi ini bisa terjadi hingga masuk dalam area Hukum Negara kita yang kita sepakat secara filosofis Hukum adalah Panglima bagi bangsa.