Lantas, mau di kemanakan Perhutani yang selama ini diberi mandat pengelolaan hutan oleh negara? Setidaknya terdapat dua model yang bisa diimplementasikan. Pertama, Perhutani melakukan transformasi dari perusahaan yang mengelola hutan menjadi hanya mengelola tata niaga kehutanan. Kedua, menempatkan para pegawai Perhutani pada posisi seperti: mandor sampai mantri menjadi bagian dari masyarakat yang mendapatkan hak kelola desa; asisten Perhutani sampai dengan pegawai Perhutani pusat dapat ditempatkan di BUMN lain.
Upaya melakukan perubahan tata kelola kehutanan di Jawa ini sesungguhnya merupakan ikhtiar seperti halnya bangsa ini telah mengupayakan terjadinya otonomi daerah sebagai bagian dari desentralisasi kekuasaan atau keberadaan UU Desa yang merupakan bukti tindakan revolusioner untuk mendistribusikan salah satu kekuatan fiskal dari pusat langsung kepada unit terdekat.
Dengan semakin dekatnya akses rakyat kepada hutan diharapkan akan terjadi pula proses transformasi dari “Hutan Kaya, Rakyat Melarat” (Peluso:, 2006) menjadi “Hutan Subur, Rakyat Makmur” (Hardiyanto, 2015). Selain itu, transformasi pengelolaan hutan Jawa ini bisa menjadi jalan untuk mengatasi krisis pangan pada masa pandemi.
