Berita

Usai OTT Wamenaker Noel, IM57+ Minta KPK Bongkar Jaringan Korupsi di Kemnaker

HASANAH.ID – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel terseret operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Usai peristiwa ini, desakan agar KPK mengungkap lebih jauh dugaan jaringan pemerasan di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) semakin menguat.

Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, menilai penindakan hukum tidak boleh berhenti pada satu nama. Menurutnya, praktik korupsi yang berulang menunjukkan adanya jaringan yang sudah mengakar.

“Kami berharap KPK tidak berhenti pada Immanuel Ebenezer tetapi juga mengungkap jaringan sindikasi pemerasan dan kongkalikong yang sudah mengakar dalam Kementerian Ketenagakerjaan. Rangkaian penegakan hukum yang berulang menunjukkan jejaring korup masih bertahan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya audit etik secara menyeluruh untuk menyisir pihak-pihak yang diduga terlibat. Lakso juga meminta Presiden Prabowo Subianto merombak total struktur di kementerian tersebut.

“Pidato Presiden yang menjadikan prioritas pemberantasan korupsi ternyata tidak direalisasikan oleh jajarannya sehingga masih terbatas retorika. Presiden harus melakukan langkah radikal untuk melakukan pembenahan dalam tata kelola Kementerian dan Lembaga Negara khususnya Kementerian Ketenagakerjaan,” tegasnya.

Lakso menyoroti bahwa dugaan pemerasan ini muncul hanya berselang beberapa minggu setelah KPK menahan tersangka korupsi izin tenaga kerja asing. Hal itu menurutnya menandakan belum adanya perubahan sistem.

“Ini merupakan kegagalan upaya pemberantasan korupsi yang serius sehingga membutuhkan perbaikan sistemik untuk mendorong reformasi kelembagaan,” jelasnya.

Ia juga menilai Presiden harus memberikan dukungan penuh terhadap KPK untuk menegakkan hukum tanpa intervensi politik. Lakso menekankan bahwa setelah OTT ini, berbagai upaya untuk melemahkan KPK bisa saja muncul.

“Presiden tidak boleh bersikap netral dan harus memastikan berbagai langkah KPK tetap dapat dilakukan secara serius tanpa adanya gangguan intervensi politis dari berbagai pihak,” katanya.

Seperti diketahui, OTT terhadap Noel dilakukan KPK pada Rabu (20/8) malam. Dari operasi itu, sebanyak 10 orang diamankan bersama 22 barang bukti berupa kendaraan mewah. Beberapa di antaranya yakni mobil Nissan GTR, BMW, Hyundai Palisade, Mitsubishi Pajero Sport, hingga motor Ducati dan Vespa.

Noel diduga memeras sejumlah perusahaan dalam pengurusan sertifikasi K3. Meski demikian, KPK belum membeberkan jumlah pasti uang hasil pemerasan yang diduga terlibat dalam kasus ini.

Back to top button