Anggaran Polri dan Lembaga Keamanan Lain Naik Jadi Rp179 Triliun di 2026, Ini Rinciannya
Hasanah.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa anggaran untuk sektor ketertiban dan keamanan nasional akan meningkat signifikan pada tahun 2026, mencapai total Rp179,4 triliun. Dana ini mencakup kebutuhan Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), serta Badan Narkotika Nasional (BNN).
Kenaikan anggaran tersebut dinilai selaras dengan program pertahanan menyeluruh yang menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam delapan prioritas nasional.
“Anggaran untuk Polri, BIN, dan BNN mengalami peningkatan, dengan total alokasi mencapai Rp179,4 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja virtual bersama Komite IV DPD RI pada Selasa (2/9).
Ia menambahkan, dana tersebut dialokasikan untuk mendukung upaya pemeliharaan ketertiban umum, keamanan nasional, serta langkah-langkah pencegahan terhadap terorisme dan tindak kejahatan lainnya.
Dalam Buku II Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2026, tercatat bahwa Polri menjadi lembaga dengan anggaran ketiga terbesar, yaitu sebesar Rp145,7 triliun. Jumlah ini naik dari Rp138,5 triliun pada tahun sebelumnya.
Secara keseluruhan, Badan Gizi Nasional tercatat sebagai penerima anggaran terbesar di tahun 2026, yakni sebesar Rp268 triliun. Di urutan kedua, Kementerian Pertahanan memperoleh alokasi sebesar Rp185 triliun.
Adapun rincian lain menunjukkan BIN menerima dana sebesar Rp16,5 triliun, sedangkan BNN memperoleh anggaran Rp1,4 triliun.
Namun di tengah peningkatan anggaran tersebut, citra Polri menjadi sorotan publik menyusul insiden kekerasan aparat saat mengamankan aksi demonstrasi menolak kenaikan gaji DPR RI sejak 25 Agustus 2025 lalu.
Salah satu peristiwa tragis terjadi pada 28 Agustus 2025 di Jakarta Pusat, di mana seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan (21) meninggal dunia setelah terlindas kendaraan taktis milik Brimob saat kerusuhan demonstrasi berlangsung.
