Dicantumkan Jadi Pembina PWKC, Kajari Cimahi Klarifikasi Penulisan Nama Institusinya
Lanjut Harjo mengatakan seharusnya tidak boleh dibawa ranah politik ke jurnalistik, seperti halnya PWKC, kalau misal ketuanya kader Partai politik, pasti ada kepentingan lain yang perlu digarisbawahi. Untuk itu, pihaknya akan mensikapi dengan tegas perihal pencatutan nama Kejari.
“Kita perintahkan kasi intel untuk menyelidiki, bahkan memanggil pokja PWKC. Ini bisa dituntut secara hukum, jangan dijadikan kejari tameng untuk kepentingan pribadi, ini jelas salah,”tegas Harjo.
Harjo meminta pemerintah kota Cimahi untuk tegas menindak setiap munculnya organisasi yang liar. Harus lebih selektif dalam bermitra dan tetap menjaga kondusifitas.
“Intinya kesbang harus tegas, jangan ada konsfirasi kepentingan. Kalau seperti ini ada dua pokja, mana yang mempunyai aspek legalitas yang jelas!, saya tidak akui PWKC karena memang tidak benar,” tandasnya.
Sementara itu, Wahyu Sekjen DPP KKJN menyesalkan dengan asal tulisnya Institusi negara oleh PWKC karena bisa menimbulkan konflik kepentingan.
“Ya intinya, jangan sampai KKJN selalu kena getahnya, padahal pencatutan nama tersebut dilakukan oleh PWKC, sedangkan tahunya pokja adalah KKJN, makanya ketuanya harus tahu sejarah bagaimana KKJN itu berdiri, bukan malah mengunting dalam lipatan,” tegas sekjen.
