Bahkan, pihaknya berupaya agar Pemkot Bogor memiliki saham dari PT Marga Sarana Jabar (MSJ) selaku pengelola Tol BORR. “Jika Kota Bogor aman, damai, dan kondusif, Insyaallah pembangunannya akan lancar dan presidennya tetap tinggal di Kota Bogor,” ujarnya.
Pihaknya mengharapkan dukungan penuh, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, agar semua program dan rencana yang disusun terkait penataan moda transportasi publik dan kemacetan di Kota Bogor bisa berjalan lancar.
“Saya mengimbau kepada semua warga Kota Bogor untuk bersabar akibat dampak pembangunan yang akan berjalan nanti. Harus sabar, karena yang namanya proses pembangunan pasti memerlukan waktu cukup lama dan implikasinya macet,” ujarnya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor Rakhmawati mengaku, pada 2019 ini pihaknya tengah mematangkan sejumlah program sistem penataan transportasi meliputi rerouting dan konversi angkot dengan skema tiga angkot diganti satu bus dan tiga angkot diganti dua angkutan modern.
“Ya, sampai saat ini kita masih mematangkan program konversi angkutan kota menjadi angkot modern sehingga tahun ini angkot yang beroperasi di jalur Trans Pakuan Koridor (TPK) 4 itu bisa kembali beroperasi,” katanya.
