Menerima Audiensi Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta, DPRD Jabar Tegas Tolak Pembatalan 306 PPPK
“Ada dampak psikologis yang dialami guru yang dibatalkan jadi PPPK.”
“Ada yang malu ke sekolah, bahkan ada yang sudah tidak bisa mengajar di sekolah swasta terdahulunya karena sempat dinyatakan lulus PPPK di negeri,” katanya.
Dari hasil penelusurannya ke Kemendikbud, ujar Enjang, pembatalan tersebut dilakukan karena adanya sanggahan dari peraih nilai lainnya.
Namun setelah ditelusuri, pihaknya juga menemukan ada sejumlah guru di selatan Garut yang sudah lolos tapi dibatalkan, padahal guru tersebut tidak memiliki pesaing di bawahnya.
“Misalnya yang terjadi kepada guru Bahasa Inggris di Cibalong, yang daftar satu orang tapi dibatalkan padahal ketika menginput data itu sudah dikunci,” ucap Enjang.
“Artinya sesungguhnya Panselnas itu tidak melihat satu per satu sehingga bisa dikatakan Panselnas tidak profesional, dan melanggar undang-undang.”
Sebelumnya, Komisi V DPRD Jabar melakukan audiensi dengan Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta, yang juga dihadiri oleh jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Jabar di Kantor Komisi V DPRD Jabar.
