“Koalisi permanen ini lebih kepada upaya Prabowo untuk mengamankan kebijakan pemerintah dari potensi penolakan partai koalisi,” ujar Asrinaldi.
Lebih lanjut, ia menyoroti perubahan peta politik setelah penghapusan ambang batas pencalonan presiden. Kini, setiap partai dapat mengusung pasangan capres-cawapres sendiri pada Pilpres 2029.
Hal ini, menurutnya, dapat memicu manuver politik yang lebih dinamis, termasuk kemungkinan partai koalisi meninggalkan Prabowo jika kebijakan yang diambilnya tidak populer di mata masyarakat.
“Bagi Prabowo, menjaga kesetiaan KIM menjadi penting agar tidak kehilangan dukungan di parlemen. Jika kebijakan pemerintahannya dianggap kontroversial, ada risiko ditinggalkan oleh partai koalisi,” tambahnya.
Ia juga mencatat bahwa sebagai presiden yang baru menjabat satu periode, Prabowo masih memiliki peluang untuk maju dalam Pilpres 2029. Dengan demikian, koalisi permanen bisa menjadi strategi untuk mempertahankan elektabilitasnya hingga kontestasi berikutnya.
