Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai usulan koalisi permanen ini sebagai upaya Prabowo untuk menghindari resistensi terhadap proyek-proyek besar yang ia rencanakan.
Ia tidak ingin menghadapi kondisi seperti yang dialami Presiden Joko Widodo pada periode pertamanya, di mana banyak kebijakan mendapat tantangan dari parlemen yang dikuasai oposisi.
“Prabowo tampaknya belajar dari pengalaman sebelumnya. Ia ingin memastikan bahwa kebijakan yang sangat khas gaya kepemimpinannya tidak mendapatkan hambatan dari dalam koalisi,” ujar Adi.
Saat ini, Prabowo sudah mengamankan dukungan sekitar 80 persen kursi di DPR, tetapi Adi menilai koalisi permanen tetap menjadi instrumen penting untuk memastikan tidak ada partai yang membelot. Selain itu, Prabowo juga tampaknya sedang memetakan potensi lawan politik yang mungkin muncul menjelang Pilpres 2029.
“Ia membuka kesempatan bagi partai-partai yang berpotensi menantangnya nanti untuk memilih apakah ingin tetap dalam koalisi atau berada di luar. Lebih baik mengetahui sejak sekarang daripada menghadapi oposisi dari dalam,” ungkap Adi.
