DPR benar-benar mendukung dan memperjuangkan dalam kerangka bagaimana membangun Indonesia yang seutuhnya. DPR harus menjadi jembatan antara aspirasi dan teman-teman di daerah, khususnya daerah kepulauan dengan pemerintah pusat.
“Bagaimana kemudian kewenangan keuangan benar-benar dibagi. Sehingga perimbangan keuangan pusat dan daerah bisa kita terapkan,” tegasnya.
Politisi Partai NasDem itupun mendorong 8 provinsi seperti halnya Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara untuk memberikan pemikiran dan masukan konkret terhadap RUU Daerah Kepulauan.
“Kita bisa belajar. Kasus Natuna yang belakangan sangat marak itu tidak terjadi, karena kita sudah menetapkan investasi, dan membangun infrastruktur itu benar-benar dari garis terdepan di Indonesia,” tandas Willy.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPR RI Hendrik Lewerissa menekankan pentingnya RUU Daerah Kepulauan, karena memang saat ini perlakuan anggaran Pemerintah kepada daerah kepulauan masih disamaratakan dengan daerah daratan.
