UU BUMN 2025 Disahkan, KPK Terancam Tak Bisa Proses Direksi BUMN

“Kami harus memastikan apakah perubahan ini membatasi kewenangan KPK dalam menangani kasus korupsi di BUMN,” ujar Tessa, Jumat (2/5/2025).

Menurut Tessa, KPK wajib menjalankan hukum yang berlaku dan tidak boleh bertindak di luar ketentuan perundang-undangan. Ia menegaskan, hasil kajian tersebut nantinya akan disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan masukan.

“Kami akan berikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait hal-hal yang perlu diperbaiki demi memperkuat pemberantasan korupsi, termasuk evaluasi atas UU BUMN,” ungkapnya.