Pada 2022, sektor publik Vietnam memiliki hampir dua juta pegawai. Dalam upaya efisiensi, pemerintah menargetkan pengurangan 100.000 pegawai melalui pemutusan kerja atau pensiun dini.
Meski begitu, hingga kini belum ada rincian konkret mengenai metode implementasi kebijakan tersebut.
Vietnam yang mencatat pertumbuhan ekonomi 7,1 persen pada 2024 menargetkan peningkatan menjadi 8 persen pada 2025. Namun, situasi global yang semakin kompleks, termasuk potensi tekanan tarif dari pemerintahan Donald Trump yang baru, membuat reformasi birokrasi ini dianggap mendesak.
Pemerintah memperkirakan penghematan sebesar US$4,5 miliar (Rp73,6 triliun) dalam lima tahun ke depan. Namun, di sisi lain, biaya pesangon dan pensiun diproyeksikan mencapai lebih dari US$5 miliar (Rp81,8 triliun), sehingga efisiensi ini masih menyisakan tantangan.
Reformasi administrasi ini merupakan kelanjutan dari kebijakan Partai Komunis yang telah berjalan hampir satu dekade, tetapi di bawah kepemimpinan To Lam, langkah ini semakin dipercepat.
