Selain itu, Lam juga dikenal dengan kampanye anti-korupsi yang agresif, di mana puluhan pejabat tinggi dan pengusaha telah dijatuhi hukuman, termasuk dua mantan presiden serta tiga wakil perdana menteri sejak 2021.
Namun, kebijakan ini tidak lepas dari kritik. Beberapa pihak menuding bahwa tindakan anti-korupsi ini lebih bersifat politis dan digunakan untuk melemahkan lawan-lawan Presiden Lam.
Meskipun mendapat dukungan luas dari masyarakat, kebijakan ini juga menimbulkan ketidakstabilan di dalam pemerintahan. Beberapa analis menilai bahwa reformasi ini dilakukan demi memperkuat legitimasi menjelang kongres Partai Komunis pada awal 2026.
Vietnam saat ini menempati peringkat 83 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International. Hal ini menambah kekhawatiran mengenai keberlanjutan dan efektivitas kebijakan yang sedang dijalankan.
Meski reformasi ini bertujuan memperkuat ekonomi dan stabilitas pemerintahan, banyak pihak mengingatkan adanya potensi dampak negatif dalam jangka pendek.
