“Masih banyak masyarakat yang menggantungkan diri pada informasi dari TVRI dan RRI, terutama di kawasan terpencil. Tanpa layanan dari lembaga ini, masyarakat berpotensi mendapatkan informasi yang tidak akurat, yang dapat menimbulkan dampak negatif,” tambah Nany.
Baca Juga: Terdampak Efisiensi Anggaran, Penyiar RRI Curhat ke Prabowo Sambil Menahan Tangis
Di berbagai negara maju seperti Jerman dan Inggris, lembaga penyiaran publik mendapat perlindungan anggaran karena dianggap sebagai bagian dari hak dasar masyarakat untuk mendapatkan informasi berkualitas. Sebaliknya, kebijakan efisiensi anggaran di Indonesia justru berisiko melemahkan media publik.
Komitmen pemerintah dalam mendukung media publik sebagai pilar demokrasi yang sehat pun dipertanyakan. Sebab, pemangkasan anggaran ini bertolak belakang dengan upaya menciptakan warga yang lebih teredukasi melalui layanan informasi berkualitas.
“Seharusnya, pemerintah tidak memangkas anggaran RRI dan TVRI. Selama ini, anggaran mereka sudah cenderung kecil, dan bahkan jurnalisnya dibayar di bawah upah minimum. Padahal, peran mereka sangat vital dalam menyampaikan informasi kepada publik,” lanjut Nany.
