Anggaran Pindah Ibu Kota Negara Tidak Sampai Bebankan APBN

Pemisahan pusat pemerintahan dengan pusat ekonomi, antara IKN baru di Kalimantan Timur dengan Jakarta, juga perlu mendapatkan kajian lebih mendalam terkait dampaknya. Politsi Fraksi PPP ini mengungkap bahwa pertumbuhan ekonomi pada kota yang ditinggalkan tentu tidak sesignifikan dengan calon IKN baru nantinya. Untuk mengembangkannya, skema pendanaan juga perlu dibahas secara simultan.

Dalam hasil rapat yang disepakati, Komisi XI DPR RI mendorong Bappenas untuk menyiapkan proses pemindahan Ibu Kota Negara tanpa menggangu target pembangunan yang telah ditetapkan. Setidaknya, Bappenas sudah memiliki 7 Agenda Perubahan RPJMN 2020-2024, yang diprioritaskan pada reformasi pendidikan, reformasi kesehatan, penguatan ekonomi, sistem rancangan anggaran, ketahanan pangan, ketahanan energi, serta kualitas sumber daya manusia.

Menteri PPN/Kepala Bapenas Suharso Manoarfa, dalam pemaparannya, menyampaikan bahwa pembangunan awal IKN baru akan mulai dilaksanakan pada 2021. Selanjutnya bangunan pendukung, seperti rumah hunian hingga jaringan telekomunikasi, akan mulai dibangun pada 2023. “Jadi sudah mulai bisa pelantikan pada 2024 Ibu Kota Negara baru,” ungkapnya.