Breaking News
Trending Tags
Beranda » HUKUM & KRIMINAL » Dirut PTPN III Serahkan Diri Ke KPK

Dirut PTPN III Serahkan Diri Ke KPK

  • account_circle khasanah
  • calendar_month Rabu, 4 Sep 2019
  • visibility 347
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Dirut PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Dolly Pulungan (DPU) yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap distribusi gula di PTPN III Tahun 2019 menyerahkan diri ke KPK, Rabu dini hari.

“Menyerahkan diri ke KPK dini hari tadi” ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Saat ini, tersangka Dolly sedang menjalani proses pemeriksaan di KPK.

Dengan menyerahkan diri tersangka Dolly, maka terdapat satu tersangka lagi yang belum menyerahkan diri ke KPK, yakni pemilik PT Fajar Mulia Transindo Pieko Nyotosetiadi (PNO).

KPK total telah menetapkan tiga tersangka terkait kasus itu, yakni sebagai pemberi Pieko Nyotosetiadi.

Sedangkan sebagai penerima, yakni Dolly Pulungan dan Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana (IKL).

Untuk tersangka I Kadek telah dilakukan penahanan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur.

Dalam konstruksi perkara dijelaskan bahwa Pieko adalah pemilik dari PT Fajar Mulia Transindo dan perusahaan lain yang bergerak di bidang distribusi gula.

Pada awal 2019, perusahaan milik Pieko ditunjuk menjadi pihak swasta dalam skema “long term contract” dengan PTPN III.

Dalam kontrak itu, pihak swasta mendapat kuota untuk mengimpor gula secara rutin setiap bulan selama kontrak.

“Di PTPN III, terdapat aturan internal mengenai kajian penetapan harga gula bulanan. Pada penetapan harga gula tersebut harga gula disepakati oleh tiga komponen yaitu PTPN III, pengusaha gula (PNO) dan ASB selaku Ketua Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI),” ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/9) malam.

Kemudian pada Sabtu (31/8), terjadi pertemuan antara Pieko, Dolly dan dan ASB selaku Ketua Umum Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia di Hotel Shangri-La, Jakarta.

“Terdapat permintaan DPU ke PNO karena DPU membutuhkan uang terkait persoalan pribadinya untuk menyelesaikannya melalui ASB,” kata Syarif.

Menindaklanjuti pertemuan tersebut, ungkap dia, Dolly meminta I Kadek menemui Pieko untuk menindaklanjuti permintaan uang sebelumnya.

“Uang 345 ribu dolar Singapura diduga merupakan biaya (fee) terkait dengan distribusi gula yang termasuk ruang lingkup pekerjaan PTPN III dan DPU merupakan Direktur Utama di BUMN tersebut,” ujar Syarif.

  • Penulis: khasanah

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perwal PSBB Kota Bandung Sudah Diterbitkan, Ini Hal Yang Harus Dipatuhi

    Perwal PSBB Kota Bandung Sudah Diterbitkan, Ini Hal Yang Harus Dipatuhi

    • calendar_month Senin, 20 Apr 2020
    • account_circle Unggung Rispurwo
    • visibility 334
    • 0Komentar

    Hasanah.id – Wali Kota Bandung, Oded M Danial resmi akhirnya menerbitkan peraturan wali kota tentang teknis pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Bandung pada Rabu (22/4) hingga 14 hari ke depan. Keputusan tertuang pada surat nomor 14 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB dalam penanganan Covid-19 yang ditandatangani, Minggu (19/4). Aturan tersebut memuat hak dan […]

  • Tangkapan foto Macron. (Sumber: Le Monde)

    Prancis Resmi Nyatakan Pengakuan Negara Palestina di Forum PBB

    • calendar_month Selasa, 23 Sep 2025
    • account_circle Hasanah 014
    • visibility 13
    • 0Komentar

    HASANAH.ID – Prancis secara resmi menyatakan pengakuan terhadap Palestina sebagai negara berdaulat. Presiden Emmanuel Macron menyampaikan pernyataan tersebut di hadapan para pemimpin dunia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB mengenai Palestina di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin (22/9) waktu setempat atau Selasa (23/9) dini hari WIB. Dalam pidatonya, Macron menegaskan keputusan itu […]

  • Megawati Soekarnoputri Raih Gelar Doktor Honoris Causa Kedelapan di Tiongkok

    Megawati Soekarnoputri Raih Gelar Doktor Honoris Causa Kedelapan di Tiongkok

    • calendar_month Senin, 5 Nov 2018
    • account_circle hasanah editor
    • visibility 469
    • 0Komentar

    Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dianugerahi gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) bidang Diplomasi Ekonomi oleh Fujian Normal University, di Fuzhou, Tiongkok, Senin 5 November 2018. Gelar Honoris Causa ini merupakan gelar Doktor Kehormatan kedelapan yang diterima Megawati. “Gelar yang saya terima ini sebetulnya merupakan sebuah pesan untuk melengkapi tugas sejarah para pendiri bangsa kita. Ini menjadi […]

  • Polisi Tangkap Pelaku Penipuan Jual Beli Rumah di Cimahi, Kerugian Capai Rp 1 Miliar

    Polisi Tangkap Pelaku Penipuan Jual Beli Rumah di Cimahi, Kerugian Capai Rp 1 Miliar

    • calendar_month Jumat, 20 Sep 2024
    • account_circle Hasanah 013
    • visibility 38
    • 0Komentar

    HASANAH.ID, CIMAHI – Polisi berhasil menangkap pelaku penipuan jual beli rumah di Perumahan Muara Cimahi, Kota Cimahi yang menyebabkan korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp. 1 Miliar. Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengatakan, sementara ada 13 korban yang baru diketahui dan jumlahnya masih bisa bertambah seiring dengan pemeriksaan yang masih dilakukan pihaknya. “Kalau melihat […]

  • Ineu Purwadewi saat menjadi narasumber pelatihan kewirausahaan desa di Kabupaten Majalengka, Senin, 7 Agustus 2023

    Ineu Purwadewi Sosialisasikan Pelatihan Wirausaha Desa Tingkat Provinsi Jawa Barat Di Kabupaten Majalengka

    • calendar_month Selasa, 8 Agt 2023
    • account_circle Unggung Rispurwo
    • visibility 44
    • 0Komentar

    HASANAH.ID – Wakil Ketua DPRD Jabar, Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., M.M menjadi Narasumber sekaligus membuka kegiatan Pelatihan Wirausaha Desa Tingkat Provinsi Jawa Barat, di Hotel Fitra Kabupaten Majalengka, Senin, 7 Agustus 2023. Kegiatan Pelatihan Wirausaha Desa yang di gelar bersama Dispora Provinsi Jawa Barat dihadiri lebih dari 90 peserta yang didominasi para kaum […]

  • DPRD Prov Jabar Siap Kaji Pembentukan BUMD Perumahan Rakyat

    DPRD Prov Jabar Siap Kaji Pembentukan BUMD Perumahan Rakyat

    • calendar_month Selasa, 13 Agt 2019
    • account_circle khasanah
    • visibility 217
    • 0Komentar

    DPRD Provinsi Jawa Barat menilai pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang membawahi perumahan rakyat perlu dilakukan oleh Pemprov Jabar. Hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi, pengadaan lahan untuk kebutuhan perumahan rakyat yang tidak bisa secara teknis dilakukan oleh pemerintah provinsi karena bertentangan dengan undang-undang. Demikian disampaikan Ketua Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat Asep Wahyu […]

expand_less