HASANAH.ID – Sejumlah guru honorer mendatangi Komisi V DPRD Jabar mempertanyakan regulasi PPPK dan evaluasi hasil pengumuman hasil tes PPPK guru tahun 2021, pada hari Jumat, 15 Oktober 2021.
Diterima oleh Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Haris Bobihoe secara normatif pihaknya sudah memahami keluhan para guru honorer dan tenaga kependidikan. Menurutnya yang pertama harus di lakukan saat ini adalah perbaikan data daripada guru honorer.
“Kita akan meminta penambahan kuota mengingat jabar penduduknya salah satu terbanyak di Indonesia, distribusi formasi yang harus jelas, kami akan berkoordinasi bersama disdik dan BKD mengenai formasi guru di Jawa Barat” katanya.
Abdul Haris menekankan bahwa Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat akan terus memformulasikan dan memberikan semacam masukan kepada pihak-pihak terkait.
“Kami minta kepada disdik dan BKD akan melakukan evaluasi terhadap kendala yang ada pada proses tahapan penerimaan guru P3K,” ucap Haris.
