Kenaikan Iuran BPJS, KPK Sebut Ada Tata Kelola Tidak Tepat
Selain itu, komisi antirasuah juga menemukan adanya praktik penyimpangan (fraud) dalam proses klaim. Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan menyebut Kementerian Kesehatan sempat mengoreksi klaim kelas di 892 rumah sakit karena diduga curang.
“Misalnya rumah sakitnya kelas C, tapi ternyata klaimnya malah kelas B,” kata Pahala melalui pesan pendek kepada IDN Times pada Kamis (15/5).
Pahala pun menyebut sudah pernah menyerahkan kajian dari komisi antirasuah kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di awal ia dilantik. Namun, rupanya rekomendasi itu tidak diakomodir. Apa saja rekomendasi yang pernah disampaikan oleh KPK kepada Kemenkes?
Pahala menjelaskan komisi antirasuah sejak awal sudah memberikan seabrek rekomendasi kepada Kemenkes. Ia menjamin bila rekomendasi itu dijalankan, maka dapat menekan beban biaya yang harus ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Pertama, Kemenkes harus segera menyelesaikan Pedoman Nasional Praktik Kedokteran. Kedua, pemerintah harus melakukan penertiban kelas rumah sakit.
