Ketua DPRD Jawa Barat raih gelar doktor dari Unpad
“Meski demikian realisasi masyarakat dalam wujud partisapsi belum sepenuhnya dapat diwujudkan, karena proses perumusan kebijakan itu sendiri juga harus sesuai dengan kewenangan penganggaran dan political will Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
Ineu menilai, mengenai kualitas pelayanan dalam pengelolaan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat khususnya dari Dapil Jabar IX sudah berjalan dengan baik.
Meski demikian menurut Ineu, hal tersebut masih memerlukan peningkatan intensitas komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota untuk membuat langkah-langkah strategis dalam implementasinya.
Saat ini dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mampu melahirkan pengaplikasian sistem mutakhir berbasis komputer yang sangat membantu memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
“Sehingga kualitas pelayanan menjadi lebih baik, partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik semakin meningkat. Dan capaian ini mampu mewujudkan public trust terhadap lembaga dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat,” kata Ineu.
