Ia juga berharap agar pihak yang dipanggil akan hadir sesuai dengan surat panggilan yang telah mereka terima.
Ali Fikri, menegaskan bahwa penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam sistem perlindungan TKI di Kementerian Ketenagakerjaan tidak memiliki kaitan dengan deklarasi Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan.
Kasus ini sedang ditelusuri oleh KPK dan terjadi pada tahun 2012 ketika Kementerian tersebut dipimpin oleh Cak Imin.
“Kami sepenuhnya fokus pada penegakan hukum dalam kasus korupsi, dan tidak ada kaitannya dengan proses politik yang sedang berlangsung,” kata Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada hari Selasa (4/9).
Ia juga mengklaim bahwa penyelidikan terhadap kasus ini sudah berlangsung cukup lama, bahkan sudah memasuki tahap penyidikan pada pekan kedua Agustus 2023, sebelum deklarasi Anies-Cak Imin sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada tahun 2024.