Menakar Birokrasi Menjelang 1 Tahun Kepemimpinan Ridwan Kamil - Hasanah

Menakar Birokrasi Menjelang 1 Tahun Kepemimpinan Ridwan Kamil

Tanggal 5 September 2019 mendatang adalah satu tahun Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.

Ada optimisme tertuju pada keduanya yang maju dengan membawa gagasan segar, inovatif dan kreatif. Publik menginginkan perubahan yang cepat, terasa serta merata, dan itu tidak mungkin dalam waktu setahun.

Namun, sedikitnya itu bisa dinilai arahnya sudah tepat atau malah melenceng. Ridwan Kamil sebagai gubernur yang juga anak muda ingin serba cepat. Demikian pula untuk membangun Jawa Barat, dia ingin ngabret (berlari cepat).

Salah satu di antaranya dengan membawa gagasan birokrasi dinamis. Dia ingin birokrat yang terbiasa pasif berubah menjadi bekerja proaktif. Birokrat yang mau membuka diri bekerja sama, berkolaborasi, terbuka pada inovasi.

Dia juga ingin pelibatan kolektif, menggandeng semua pemangku kepentingan dari kalangan legislatif, akademisi, komunitas dan media, bersama-sama membangun Jawa Barat.

Dia tak lagi berkutat pada wilayah berskala kota, melainkan wilayah yang jauh lebih luas; provinsi yang terdiri dari banyak kota dan kabupaten. Jawa Barat juga bukan DKI Jakarta yang punya anggaran sangat besar dengan wilayah jauh lebih kecil.

Provinsi ini adalah satu dari sedikit daerah yang wilayahnya luas dan tidak sedikit warga tinggal di tempat yang sulit dicapai. Sementara jumlah penduduknya, merupakan wilayah dengan penduduk terbanyak. Ridwan Kamil butuh gagasan yang tidak sekedar segar, cerdas juga layak-laksana.

Dia harus bekerja efektif dan efisien agar bisa ngabret membangun Jawa Barat. Sebagus apapun gagasan dan prakarsa yang dibawanya akan sulit terwujud tanpa dukungan jajaran birokrat yang sanggup mengimbanginya, dan tentu juga dukungan legislatif.

Langkah Ridwan Kamil memulai dengan melakukan reformasi birokrasi dengan gagasan birokrasi dinamis merupakan langkah paling tepat Birokrasi dinamis Kinerja pemerintah bergantung pada kinerja birokrat, tidak ada yang bisa membantahnya.

Isu besar reformasi birokrasi ada pada perbaikan cara bekerja birokrat dalam melayani publik. Masyarakat menginginkan layanan yang prima dan bersih. Masyarakat menginginkan kepastian dalam pelayanan.

Ridwan Kamil memotret reformasi birokrasi yang sedang berjalan dalam bentuk perbaikan birokrasi dengan model reward and punishment. Tapi, dalam kacamatanya itu belum cukup. Dia ingin birokrasi bekerja lebih dinamis, bergerak menuju fase birokrasi dinamis.

Ridwan Kamil menginginkan percepatan kerja ASN di Jawa Barat dengan birokrasi dinamis. Sederhananya, dia menginginkan ASN Jawa Barat mampu bergerak dinamis, mengambil inisiatif, aktif mencari solusi terbaik, justru dengan mendobrak sekat-sekat birokrasi dalam bentuk keangkuhan sektoral, menjauhi sikap “mencari aman”, tentu dengan tetap mematuhi aturan. Birokrasi yang dinamis dinilainya mampu mengimbangi bermacam kerja kolaboratif dan inovatif.

Tak penting siapa yang mengerjakan, apakah pemerintah, swasta, komunitas, atau orang per orang. Yang paling penting itu tujuan membangun tercapai. Dengan birokrasi yang dinamis misalnya, pemerintah bisa membuka peluang mendanai pembangunan dengan tidak melulu memakai dana pemerintah.

Ada ruang membangun yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh Badan Udaha Milik Swasta, komunitas, koperasi, bahkan orang per orang. Kata kuncinya ada pada kerja kolaborasi. Pemerintah mengambil peran sebagai lokomotif yang memimpin arah kerja kolaborasi itu.

Pemerintah dituntut membuka dan mengarahkan untuk membagi habis pekerjaan yang ada, membagi siapa berbuat apa, demi agenda pembangunan yang disepakati bersama-sama. Birokrasi dinamis bagi Ridwan Kamil adalah alat memaksa birokrasi bekerja kolaboratif dan inovatif.

Ini menjadi pelumas mesin birokrasi untuk terus beradaptasi menyelesaikan berbagai dinamika masalah dalam membangun Jawa Barat. Birokrat yang mampu bergerak dinamis diharapkan bisa membuka ruang untuk kerja gotong-royong mewujudkan agenda pembangunan. Birokrasi dinamis juga membuka peluang untuk penerapan inovasi dalam menyelesaikan masalah lebih efisien, cepat, dan tepat sasaran.

Birokrasi Dinamis mensyaratkan perubahan pola pikir (mindset) birokrat bahwa efektivitas program justru jauh lebih utama ketimbang dengan sekedar penyerapan anggaran.

Pilar Utama adalah Transparansi

Tidak ada pengawasan yang lebih efektif selain transparansi. Semua orang punya kesempatan untuk bersama-sama mengawasi kinerja yang diungkapkan secara terbuka.

Ridwan Kamil harus memberi tekanan ekstra pada transparansi, jika ingin memakai rumus kerja kolaboratif dan inovatif dengan birokrasi dinamis, untuk bekerja ngabret.

Pilar utama birokrasi itu adalah transparansi. Mengapa transparansi? Karena, hanya dengan transparansi penyakit korupsi bisa dicegah.

Namun tentu, pilar itu harus digandengkan dengan implementasi pilar-pilar lainnya, yakni akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan obyektivitas dalam perumusan kebijakan publik, dibingkai dengan budaya kejujuran (integritas) dan kebiasaan berpikir positif.

Transparansi dalam sistem SDM, sistem anggaran, pengadaan, hingga pendayagunaan sumber daya yang ada, merupakan sub2-sistem utama pada tataran berikutnya.

Mustahil masyarakat menolak birokrasi dinamis bila pelayanan publik membaik sebagai hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Birokrasi binamis bisa berpotensi menjadi musibah, jika ASN Jawa Barat menjalaninya dengan gagap, padahal birokrasi dinamis membutuhkan ASN yang kompeten, yang mampu beradaptasi dengan dinamika yang ada berikut masalah dan pernak-perniknya, termasuk dan terutama perubahan pola pikir (mindset).

Birokrat juga harus mau berubah dari cara yang seperti biasa, menjadi bekerja dengan cara tidak biasa. Siapa yang tidak mau berubah, silahkan minggir agar tidak mengganggu irama kerja organisasi.

Tentu saja, tidak serta merta memberhentikannya, tapi bagi mereka yang merasa tidak mampu mengikuti irama kerja yang ada bisa mendapat peluang mengambil pensiun dini, dilatih secukupnya untuk bekerja sesuai minatnya masing-masing di tempat lain, di dalam atau di luar birokrasi.

Untuk itu, birokrasi dinamis butuh pengawalan yang lebih kuat lagi. Prinsip-prinsip reformasi birokrasi yang sudah berjalan tidak boleh kendor, antara lain dengan penyempurnaan manajemen berbasis kinerja (performance-based management), manajemen SDM dan jenjang karier yang berpijak pada prinsip meritrokasi.

Pelaksanaan berbagai pilar, prasyarat, sistem-sistem dan sub-sistemnya masing-masing memerlukan dukungan penuh dari pihak legislatif yang dengan sendirinya bukan saja harus memahami, tapi juga wajib menjadi teladan dalam implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungannya.

Transparansi dalam mengungkapkan aspirasi konstituen tidak perlu menjadi hal yang sulit apalagi bila dilakukan berlandaskan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik.

Semua kebutuhan para anggota legislatif dapat dicarikan pemecahannya sepanjang niat baik menjadi landasan semua pihak, tanpa harus berpijak pada kebiasaan masa lalu.

Perubahan sistem dan mekanisme yang melibatkan teknologi informasi merupakan keniscayaan yang harus diterima dengan lapang dada, serta optimisme positif semata-mata bagi kesejahteraan rakyat Jabar.

Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum baru setahun menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Secepat apa pun keduanya bergerak, satu tahun terlalu cepat untuk menunjukkan perubahan.

Tapi, satu tahun ini sekurang-kurangnya kita semua bisa melihat hasil yang sudah ada. Dengan kolaborasi dan inovasi berbagai fondasi, mereka berdua sudah berada di arah yang benar untuk membawa kita semua menuju Jawa Barat juara lahir batin. 

Total
0
Shares
Related Posts