Menakar Birokrasi Menjelang 1 Tahun Kepemimpinan Ridwan Kamil
Namun tentu, pilar itu harus digandengkan dengan implementasi pilar-pilar lainnya, yakni akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan obyektivitas dalam perumusan kebijakan publik, dibingkai dengan budaya kejujuran (integritas) dan kebiasaan berpikir positif.
Transparansi dalam sistem SDM, sistem anggaran, pengadaan, hingga pendayagunaan sumber daya yang ada, merupakan sub2-sistem utama pada tataran berikutnya.
Mustahil masyarakat menolak birokrasi dinamis bila pelayanan publik membaik sebagai hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Birokrasi binamis bisa berpotensi menjadi musibah, jika ASN Jawa Barat menjalaninya dengan gagap, padahal birokrasi dinamis membutuhkan ASN yang kompeten, yang mampu beradaptasi dengan dinamika yang ada berikut masalah dan pernak-perniknya, termasuk dan terutama perubahan pola pikir (mindset).
Birokrat juga harus mau berubah dari cara yang seperti biasa, menjadi bekerja dengan cara tidak biasa. Siapa yang tidak mau berubah, silahkan minggir agar tidak mengganggu irama kerja organisasi.
