Breaking News
Trending Tags
Beranda » POLITIK » PDI Perjuangan Soroti Dugaan Mobilisasi Kepala Desa di Pilgub Jateng

PDI Perjuangan Soroti Dugaan Mobilisasi Kepala Desa di Pilgub Jateng

  • account_circle Bobby Suryo
  • calendar_month Minggu, 27 Okt 2024
  • visibility 57
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Hasanah.id, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menyatakan adanya indikasi ketidaknetralan melalui dugaan mobilisasi kepala desa dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai wilayah Jawa Tengah dalam masa kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2024.

Dugaan pelanggaran ini tercatat tersebar di 37 titik yang berpotensi mempengaruhi proses pemilihan secara adil.

“Jumlah laporan yang masuk cukup banyak dan hampir tersebar merata di seluruh wilayah Jawa Tengah,” ujar Ronny Talapessy, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, dalam konferensi pers di Semarang.

Ronny mengungkapkan bahwa mobilisasi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif ini dinilai berpotensi melanggar prinsip netralitas ASN dan kepala desa, karena diarahkan untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilgub Jateng. Hampir seluruh temuan dugaan ketidaknetralan ini, kata Ronny, telah disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

PDIP juga menyerukan agar Bawaslu mengambil tindakan tegas dan konsisten dalam menangani pelanggaran ini. Sebagai langkah untuk mendukung proses pemilu yang bersih, PDIP telah mendirikan sekitar 10.000 posko hukum di berbagai lokasi di Jawa Tengah, yang bertugas menerima laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat.

Ronny juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas pemilihan agar berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Kami meminta masyarakat untuk merekam dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang ditemukan ke pos-pos hukum kami,” imbuhnya.

“Penyimpangan ini kerap terjadi akibat campur tangan kekuasaan yang tidak menghormati aturan dan hukum yang berlaku,” tegas Ronny.

  • Penulis: Bobby Suryo

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jokowi Ngobrol Santai Bareng Menlu Palestina di Istana Merdeka

    Jokowi Ngobrol Santai Bareng Menlu Palestina di Istana Merdeka

    • calendar_month Senin, 15 Okt 2018
    • account_circle hasanah editor
    • visibility 456
    • 0Komentar

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al Maliki di Istana Merdeka. Dalam pertemuan itu, Jokowi mengajak Maliki ngobrol santai di beranda Istana Merdeka. Jokowi menerima kehadiran Maliki di Istana Merdeka, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018). Dalam kunjungan itu, Maliki ditemani oleh Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun. […]

  • Workshop “The Git 2024, Ready to Explore with the Latest Technology” Membekali Mahasiswa dengan Praktik Pengembangan Perangkat Lunak

    Workshop “The Git 2024, Ready to Explore with the Latest Technology” Membekali Mahasiswa dengan Praktik Pengembangan Perangkat Lunak

    • calendar_month Senin, 9 Des 2024
    • account_circle vritimes com
    • visibility 34
    • 0Komentar

    Fakultas Ilmu Komputer UNTAG Surabaya menggelar workshop “The Git 2024” pada 2 Desember 2024 untuk mahasiswa baru, membahas peran Git dalam version control dan kolaborasi proyek teknologi. Dipandu oleh Andy Febrico Bintoro dan William Christopher dari Maxy Academy, peserta mempelajari konsep repository, branching, merging, hingga resolusi konflik kode melalui teori dan praktik. Acara ini bertujuan […]

  • Lintasarta Raih Berbagai Penghargaan dalam Inovasi dan Kepemimpinan Digital 2024

    Lintasarta Raih Berbagai Penghargaan dalam Inovasi dan Kepemimpinan Digital 2024

    • calendar_month Selasa, 24 Des 2024
    • account_circle vritimes com
    • visibility 48
    • 0Komentar

    Jakarta, 23 Desember 2024 – Lintasarta yang bertransformasi menjadi AI Factory dari Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) Group menorehkan tahun 2024 sebagai tonggak strategis dalam mendukung perjalanan transformasi digital Indonesia menuju kedaulatan digital bangsa. Melalui inovasi berkelanjutan berbasis kecerdasan artifisial (AI), tata kelola yang unggul, dan kepemimpinan visioner, Lintasarta terus menunjukkan komitmennya untuk mendorong […]

  • DPP PDIP Posisikan Ineu Purwadewi Jadi Pimpinan DPRD Jabar

    DPP PDIP Posisikan Ineu Purwadewi Jadi Pimpinan DPRD Jabar

    • calendar_month Rabu, 11 Sep 2019
    • account_circle kusnadi
    • visibility 236
    • 0Komentar

    Hasanah.id– Mekanisme penunjukan pimpinan DPRD di internal partai ditetapkan oleh pengurus DPP.  Untuk DPP PDIP kembali menunjuk Ineu Purwadewi Sundari menjadi pimpinan DPRD Jabar periode 2019-2024. Pada periode sebelumnya, Ineu sempat menjabat sebagai Ketua DPRD Jabar. “DPP sudah menunjuk saudari Ineu Purwadewi Sundari untuk di pimpinan DPRD lewat serangkaian mekanisme yang diatur di peraturan internal […]

  • Tiga Lokasi di Kalimantan Tengah Masuk Kandidat Calon Ibu Kota

    Tiga Lokasi di Kalimantan Tengah Masuk Kandidat Calon Ibu Kota

    • calendar_month Kamis, 9 Mei 2019
    • account_circle khasanah
    • visibility 325
    • 0Komentar

    JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melirik tiga lokasi di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang bakal masuk menjadi kandidat calon ibu kota baru. Hal itu diungkapkan Jokowi saat mengunjungi tiga lokasi tersebut kemarin. Setelah sebelumnya mengunjungi Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur (Kaltim), Jokowi kemarin mengunjungi Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas. Tiga kabupaten/kota tersebut […]

  • Tangkapan foto konferensi pers penolakan terhadap pembahasan RUU TNI/POLRI oleh DPR.

    Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pembahasan RUU TNI/POLRI oleh DPR

    • calendar_month Jumat, 2 Agt 2024
    • account_circle Hasanah 012
    • visibility 40
    • 0Komentar

        HASANAH.ID – NASIONAL – Koalisi masyarakat sipil yang dipimpin oleh Ardi menyampaikan penolakan terhadap pembahasan RUU TNI/POLRI oleh DPR. Dalam surpres yang disampaikan, koalisi menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses pembahasan RUU ini dan menolak pembahasan yang dilakukan saat ini karena dianggap krusial dan berdampak pada hak asasi manusia, negara hukum, dan demokrasi […]

expand_less
Skip to toolbar